Senin, 06 September 2021

  • Perdagangan Jumat, ICBI Ditutup Di Level 327,7834 (+0,04%). Seluruh indeks return obligasi Indonesia ditutup menguat pada besaran yang hampir sama yakni di rentang +0,04% hingga +0,05%. End of day Jumat, rata-rata harga SUN seri fixed rate menguat sebesar +2,31bps dan sukuk negara naik +0,10bps. Yield obligasi negara dominan bullish meski tipis. Rata-rata yield seluruh tenor (1-30tahun) turun –0,75bps. Aktivitas perdagangan obligasi di pasar sekunder cenderung stagnan dengan total volume sebesar Rp12,16tn (-0,61%) dan total frekuensi 1.458 transaksi (-14,84%). Pergerakan terbatas masih mewarnai harga dan tingkat imbal hasil obligasi hingga end of day Jumat. Belum adanya sentimen baru yang dominan, disertai dengan pergerakan Rupiah yang juga relatif stagnan masih menjadi penyebab sideways-nya pasar. Jumat kemarin, Rupiah terpantau menguat 10,0poin ke level Rp14.263/US$. Sideways-nya pasar obligasi diperkirakan masih akan berlanjut hingga pekan ini. Today’s Outlook Pergerakan harga obligasi diprediksi berlanjut dalam rentang terbatas pada perdagangan Senin. Harga obligasi berpotensi sedikit menguat setelah AS merilis data non farm payrolls (NFP) bulan Agustus yang hanya naik 235ribu atau jauh dari konsensus yakni 720ribu, meskipun data unemployment rate sesuai konsensus yakni 6,2%. Katalis positif juga datang dari kian melandainya kasus harian dan angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia.
  • Bank Indonesia (BI) dan People’s Bank of China (PBC) pada hari ini (6/9) secara resmi memulai implementasi kerja sama penyelesaian transaksi bilateral dengan mata uang lokal (Local Currency Settlement/LCS) antara Indonesia dan Tiongkok. Kerangka kerja sama dimaksud meliputi, antara lain, penggunaan kuotasi nilai tukar secara langsung (direct quotation) dan relaksasi regulasi tertentu dalam transaksi valuta asing antara mata uang Rupiah dan Yuan. Kerangka kerja sama ini disusun berdasarkan Nota Kesepahaman yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, dan Gubernur PBC, Yi Gang, pada tanggal 30 September 2020. Selain dengan Tiongkok, saat ini BI juga telah memiliki kerangka kerja sama LCS dengan beberapa negara mitra lainnya, yaitu Jepang, Malaysia, dan Thailand.Implementasi kerja sama ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan oleh Bank Indonesia untuk mendorong penggunaan mata uang lokal yang lebih luas dalam penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi langsung dengan berbagai negara mitra. Perluasan penggunaan LCS diharapkan dapat mendukung stabilitas Rupiah melalui dampaknya terhadap pengurangan ketergantungan pada mata uang tertentu di pasar valuta asing domestik. Penggunaan LCS memberikan banyak manfaat langsung kepada pelaku usaha, antara lain: (i) biaya konversi transaksi dalam valuta asing yang lebih efisien, (ii) tersedianya alternatif pembiayaan perdagangan dan investasi langsung dalam mata uang lokal, (iii) tersedianya alternatif instrumen lindung nilai dalam mata uang lokal, dan (iv) diversifikasi eksposur mata uang yang digunakan dalam penyelesaian transaksi luar negeri. Untuk mendukung operasionalisasi kerangka LCS menggunakan Rupiah dan Yuan ini, BI dan PBC telah menunjuk beberapa bank di negara masing-masing untuk berperan sebagai Appointed Cross Currency Dealer (ACCD). Bank-bank yang ditunjuk sebagai ACCD adalah bank-bank yang dipandang telah memiliki kemampuan untuk memfasilitasi transaksi Rupiah dan Yuan sesuai kerangka kerja sama LCS yang disepakati, yaitu memiliki tingkat ketahanan dan kesehatan yang baik, berpengalaman dalam memfasilitasi transaksi perdagangan/ investasi dan memiliki kapasitas dalam menyediakan berbagai jasa keuangan, serta memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan bank di negara mitra.
  • Pemerintah Indonesia memberikan keringanan Pajak Penghasilan (PPh) bunga obligasi bagi investor domestik menjadi sebesar 10% dari sebelumnya 15% yang berlaku mulai 30 Agustus 2021. Aturan tersebut tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021. Obligasi yang dimaksud yakni surat utang negara dan obligasi daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau non-pemerintah, dan termasuk surat yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah atau sukuk. Pasar obligasi Indonesia sangat potensial sehingga pemerintah Indonesia ingin para investor dapat memanfaatkan keringanan pajak ini untuk berinvestasi dalam instrumen obligasi baik SBN maupun korporasi. Salah satu investor yang ditargetkan meningkat dengan adanya keringanan pajak ini adalah partisipasi investor ritel.

ECONOMIC GLOBAL

  • Pada hari Jumat (03/09) Rupiah ditutup menguat di level 14,263 (prior: 14,273) dengan kurs acuan JISDOR di level 14,261 (prior: 14,281). Sentimen yang menjadi perhatian investor adalah rilis data Non Farm Payroll Amerika Serikat yang menjadi 235,000 per Agustus 2021 (prior: 943,000) yang memicu pelemahan US Dolar, sedangkan dari dalam negeri keringanan PPh bunga obligasi bagi investor domestik berpotensi meningkatkan basis investor ritel di Indonesia. Pada hari Jumat (03/09), mayoritas mata uang di kawasan Asia bergerak bervariatif terhadap Dolar AS seperti Won Korea Selatan menguat 0.08%, Yuan China melemah 0.04%, dan Yen Japan melemah 0.09%.
  • Rilis data Non Farm Payroll AS yang menjadi 235,000 per Agustus 2021 dapat berdampak signifikan terhadap pasar saham dan obligasi karena bisa menggeser jadwal dimulainya kebijakan tapering oleh Federal Reserve. Jika penyebaran virus Covid-19 varian delta berlanjut dan memperburuk perekonomian, maka The Fed berpeluang memundurkan jadwal tapering. Gubernur Bank Sentral AS Jerome Powell, telah menegaskan bahwa program pengurangan pembelian obligasi di pasar akan dimulai setelah data tenaga kerja menguat. Data yang kurang baik ini membuat dolar AS berpotensi melanjutkan tren pelemahan yang terjadi dalam sepekan kemarin. Melambatnya data tenaga kerja tersebut dapat meredam spekulasi soal The Fed yang akan melakukan pengetatan kebijakan moneter pada tahun ini.

Source:bloomberg/afp/xinhua/bi/ojk/kemenkeu/bps/reuters/antara/ibpa/kontan/bisnis/wartaekonomi/investordaily/bbc/kompas/liputan6

Divisi Treasury dan International – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Perhatian: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, termasuk direksi dan karyawan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari segala bentuk penggunaan informasi yang terdapat di dalam dokumen ini oleh penerima informasi dan akan membebaskan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari tuntutan atau upaya hukum apapun yang diakibatkannya.