Bank Jateng Kukuhkan Unit Pengendalian Gratifikasi Efektifkan Pencegahan Korupsi

Semarang – Untuk meminimalisir adanya gerakan gratifikasi dan korupsi di lingkungan perusahaan, Bank Jateng secara resmi membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagai wujud tindakan nyata komitmen korporasi mencegah korupsi di lingkungannya. UPG Bank Jateng yang terdiri dari personel lintas bidang tersebut, dikukuhkan dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2020.

Direktur Utama Bank Jateng, Supriyatno, mengatakan komitmen menjaga integritas dalam menjalankan bisnisnya merupakan suatu keharusan. “Kami sangat perhatian dengan upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank Jateng. Hal itu telah direfleksikan dengan hadirnya pedoman pengendalian yang telah disahkan sejak tahun 2019 dengan SK direksi No. 0447/HT. 01.01/DKH/2019,” kata Supriyatno saat memberi sambutan pada pengukuhan UPG Bank Jateng, Rabu (09/12/2020).

Melalui sambutan yang disampaikan secara daring, figur yang akrab disapa Pak Nano ini menegaskan upaya menjaga integritas mencakup di segala aspek bisnis. “Apalagi di tengah keprihatinan akibat pandemi Covid-19, Bank Jateng akan hadir dengan semangat baru untuk memerangi korupsi dengan menggencarkan kampanye anti korupsi,” tegas dia.

Acara pengukuhan UPG Bank Jateng yang merupakan bagian dari kampanye anti korupsi 2020, mengambil tema “’karena korupsi tak kenal pandemi”. Disadari betul bahwa pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika yang menjunjung tinggi nilai integritas.

Banknya Orang Jawa Tengah memastikan komitmennya dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari baik dengan nasabah, vendor, rekanan, dan seluruh stakeholder selalu didasarkan pada etika rasa saling percaya dan bertanggung jawab. Dengan adanya UPG, pengejawantahan SK Direksi No 0447/HT.01.01/DKH/2019 memperkuat pemahaman bahwa nafas anti-gratifikasi berlaku bagi karyawan dan manajemen Bank Jateng.

Mengacu pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001, penyelenggara negara yang wajib melaporkan gratifikasi atau penerimaan di luar ketentuan, bukan hanya pimpinan dan pegawai di lembaga tinggi, kementerian, pemerintahan, TNI, Polri serta para anggota komisi dan badan yang ada. Tapi juga mencakup para pimpinan dan pegawai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), di mana Bank Jateng tercakup didalamnya.

Pada pengukuhan UPG Bank Jateng, selain dihadiri direksi, komisaris dan karyawan, juga dihadiri Koordinator Wilayah (Korwil) 7 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Brigjen (Pol) Bachtiar Ujang Permana. Saat memberi tanggapan, Ujang Permana berharap UPG jangan hanya selesai dengan pengukuhan saja. Tapi harus diperkuat untuk bisa menjadi stimulan kepada pegawai dan manajemen untuk memahami dan melaksanakan pencegahan gratifikasi.

Masyarakat akan lebih percaya dan respek kepada Bank Jateng jika pengendalian gratifikasi diterapkan. “Bagaimana tidak percaya, jika unit pengendalian berjalan dengan baik, sehingga yang diberi saja melaporkan, maka iklim investasi di Bank Jateng akan lebih baik,”kata Ujang Permana.
Diakui, dalam budaya timur memberi dan menerima merupakan hal yang dianggap wajar. Namun ditegaskan bahwa hal itu sekarang tidak berlaku bagi mereka yang sudah terikat dengan kode etik, sebagaimana diatur dalam UU No 20 Tahun 2001.

Komisaris Utama Bank Jateng, Edhi Chrystanto, mengatakan dewan komisaris mendukung sepenuhnya pembentukan UPG Bank Jateng. Edhi berharap keberhasilan pengendalian korupsi bukan hanya dengan banyaknya orang-orang yang ditangkap karena korupsi, tapi ketiadaan orang melakukan tindak pidana korupsi. **