Bank Jateng Bulatkan Tekad Bumikan Budaya Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi

Semarang – Bank umum kebanggaan Orang Jawa Tengah, Bank Jateng, membulatkan tekad untuk membumikan budaya anti korupsi dan anti gratifikasi dan menjaga integritas dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kebulatan tekad tersebut tidak hanya dilakukan dalam deklarasi dan pernyataan saja, namun diwujudkan dengan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), dan kegiatan nyata lainnya untuk membangun pemahaman di jajarannya tentang apa yang itu korupsi dan gratifikasi.

Kampanye anti korupsi bertema “Karena Korupsi Tak Kenal Pandemi”, melibatkan seluruh karyawan, mitra kerja, rekanan, vendor dan pemangku kepentingan. Hal itu dilakukan karena pengendalian korupsi dan gratifikasi harus mensinergikan komunitas secara top down, tapi juga dari bawah ke atas. Tak ketinggalan, kampanye ini juga melibatkan kaum milenial yang diajak berkreasi tentang anti korupsi melalui kegiatan budaya Generasi Bebas Korupsi.

Ketua UPG Bank Jateng, Agus Sapto Prasetio, menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya menghimbau tapi memerintahkan kepada kepada segenap jajaran Bank Jateng menerima gratifikasi dan melakukan korupsi. “No Korupsi, No Gratifikasi. Korupsi dan gratifikasi haram hukumnya,” tegas Agus Sapto, di Acara Talkshow Membumikan Budaya Anti Gratifikasi dan Anti Korupsi, Senin (21/12/2020).

Dirut Bank Jateng, Supriyatno, mengatakan kebulatan tekad memberantas korupsi selain diwujudkan dalam deklarasi dan penandatanganan pakta integritas dilakukan seluruh jajaran Bank Jateng, juga dilakukan dalam kegiatan lain yang melibatkan seluruh stakeholder dan kaum milenial. “Seluruh karyawan dan karyawati Bank Jateng menandatangani komitmen anti gratifikasi dan anti korupsi,” kata Supriyatno.

Kepala Koordinator Wilayah 7 KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Brigjen (Pol) Bahtiar Ujang Purnama SIK MSi, mengungkapkan tindak pidana korupsi adalah satu-satunya tindak pidana yang ditangani oleh tiga instansi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan serta untuk penguatan penanganan di dua instansi tersebut dibentuklah KPK. Ini menandakan bahwa tindak pidana korupsi adalah masalah yang serius yang dampaknya sangat besar terutama terhadap aspek perekonomian nasional.

Bahtiar mengingatkan selain efek dan dampaknya sangat luar biasa, ternyata korupsi juga sudah menjalar sampai level yang paling bawah. Salah satu catatan tindakan pidana korupsi modus operandinya itu tindakan gratifikasi atau pemberian, yang semula dianggap hal wajar, tapi untuk pejabat dan pegawai pemerintah, termasuk badan usaha milik pemerintah gratifikasi termasuk perbuatan yang dilarang.

Adapun Kepala OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Regional 3 Jateng DIY, Aman Santosa, menjelaskan di perbankan ada saudaranya Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) yakni Tipibank (Tindak Pidana Perbankan) yang lahir sebelum ada lembaga KPK. “Kami ingin sama-sama menegakkan budaya anti korupsi dan budaya anti Tipibank,” ujarnya.

Dalam undang-undang perbankan setidaknya ada 12 pasal yang mengatur tentang Tipibank, yaitu pasal yang mengatur perizinan bank, rahasia bank, pengawasan bank, kegiatan usaha bank, pihak terafiliasi, pemegang saham, ketaatan pada ketentuan. Aman Santosa mengajak jajaran Bank Jateng untuk menerapkan anti gratifikasi, anti korupsi dan anti tipibank secara serempak.

Sebagaimana diketahui, perbankan adalah bisnis yang diawasi secara ketat atau highly regulated karena aset yang dikelola sebagian besar adalah milik pihak ketiga. Modal sendiri dalam bisnis perbankan paling hanya sekitar 20% dari total aset yang dikelolanya.

Jaksa Fungsional Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jateng, Sugeng SH MH, mewakili Kajati Jateng mengatakan modal penting dalam penanganan korupsi adalah relijiusitas dan integritas. Orang yang taat pada ajaran agamanya akan memiliki integritas yang baik. Intergritas sendiri adalah kesamaan antara sikap, perilaku, pikiran dan perbuatan orang.

Karena itu slogan kampanye KPK “Jujur Itu Hebat”, menurut Sugeng, sangat pas. Karena ejujuran adalah wujud integritas yang nyata. Menyangkut upaya melawan gratifikasi, Sugeng mengingatkan bahwa inti pemahaman itu adalah menolak. “Anti gratifikasi itu menolak pemberian, bukan melaporkan,” katanya. **